JURNALBERITA121 - Pemerintah Australia pada Rabu, 4 Januari 2023, menyoroti kurangnya transparansi COVID-19 Beijing. Menanggapi dengan santai kritik atas kebijakannya membatasi pelancong China, Canberra ingin meningkatkan pengujian kepada target serupa.
Bendahara Australia Jim Chalmers mengatakan pemerintah bertindak karena sangat berhati-hati. Dia menegaskan itu tidak bermotif politik.
“Ini tentang bagian dunia di mana kami memiliki kekhawatiran tentang transparansi,” katanya kepada penyiar nasional ABC, dikutip Al Arabiya.
“Pasti ada banyak kekhawatiran di komunitas kesehatan global tentang transparansi dan kualitas data yang kami lihat dari China tentang COVID-19,” ujarnya
Data yang dikumpulkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan tidak ada angka Covid baru dari China selama lebih dari seminggu.
Namun, semakin banyak negara - termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang - baru-baru ini menampar China dengan persyaratan pengujian perjalanan yang lebih ketat.
China, yang berjuang melawan lonjakan kasus setelah melonggarkan kebijakan "nol COVID-19". Beijing mengecam pembatasan bagi para pelancongnya "tidak dapat diterima" sambil mengancam akan membalas.
Mulai Kamis, pelancong dari China daratan, Hong Kong, dan Makau harus melakukan tes negatif tidak lebih dari 48 jam sebelum berangkat ke Australia.
Kepala petugas medis Australia Paul Kelly sebelumnya menentang persyaratan tersebut. Dia berpendapat itu tidak memiliki "alasan kesehatan masyarakat yang memadai".
“Ada konsensus kuat bahwa penerapan pembatasan perjalanan dari China saat ini akan tidak konsisten dengan pendekatan nasional saat ini terhadap pengelolaan COVID-19 dan tidak proporsional dengan risikonya,” tulisnya.
Pemerintah konservatif Australia sebelumnya membuat marah China pada 2020 dengan mendorong penyelidikan internasional tentang asal-usul pandemi, yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan di China.
Pemerintah kiri-tengah yang baru telah menghabiskan beberapa bulan terakhir mencoba mengatur ulang hubungannya dengan Beijing.
